Bank Ikan

5 Sentra Perikanan akan dibangun
1. PPS Nizam Zachman Muara Baru, Jakarta
–Landing Center dan Shelter/Fasilitas Bongkar Muat
–Tempat Pelelangan Ikan I dan II
–Pasar Ikan Modern (untuk Ritel dan Wholesale)
–High Grade Fish Market
–Ice Flake Machine
–Kendaraan Berpendingin Roda 6

IndustriPerikanan Ditarget Tumbuh 13%
Dirjen Industri Agro Kementerian Perindustrian Panggah Susanto menyatakan target tersebut diharapkan dapat tercapai dengan kontribusi pertumbuhan pada sisi industri pengolahan udang dan ikan, serta industri pengalengan ikan.
“Khususnya diharapkan dapat ditingkatkan pertumbuhan dari hasil ikan segar, karena dari ikan segar inilah yang mempunyai nilai tambah tinggi,” ujarnya di Jakarta, Jumat (19/1/2018).
Panggah menyebut, untuk produksi ikan beku, saat ini kapasitas produksi telah mencapai 975.000 ton dengan pemenuhan bahan baku 406.631 ton pada 2014, 353.592 ton pada 2015 dan 372.686 ton pada 2016.

2. PPS Bitung Sulawesi Utara
–Tempat Pelelangan Ikan
–Ice Flake Machine
–UPI (Integrated Cold Storage Kapasitas 500 Ton)
–Kendaraan Berpendingin Roda 6
3. PPN Pengambengan, Jembrana, Bali
–Tempat Pelelangan Ikan
–Ice Flake Machine
–UPI (Integrated Cold storage Kapasitas 500 Ton)
–Kendaraan Berpendingin Roda 6

4. PPP Sendang Biru, Malang, Jawa Timur
–Tempat Pelelangan Ikan
–Ice Flake Machine
–Kendaraan Berpendingin Roda 6
5. Jayanti, Cianjur, Jawa Barat
–Dermaga
–Ice Flake Machine

Kapasitas produksi terbesar disumbang produksi udang beku sebanyak 500.500 ton dengan pemenuhan bahan baku 337.379 ton pada 2014, lalu 293.373 pada 2015, dan 314.789 pada 2016.
“Target tersebut disusun guna mendukung pertumbuhan ekonomi nasional,” terangnya.
Sementara itu, dari sisi industri pengalengan ikan, jenis sardine dalam kaleng ditargetkan dapat tumbuh paling tinggi dengan 22%, disusul kemudian tuna atau cakalang dengan 13% dan ikan makarel dengan 6%.
Adapun, produksi ikan dalam kaleng pada 2017 lalu diperkirakan sebesar 146.000 ton untuk tuna atau cakalang, 89.700 ton untuk sardine, dan 34.000 ton untuk makarel. 

Presiden Jokowi Teken Inpres Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional
Presiden Joko Widodo pada 22 Agustus 2016 telah menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional.
Inpres tersebut ditujukan kepada 25 (dua puluh lima pejabat), yaitu Menko Polhukam, Menko Kemaritiman, Menko Perekonomian, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Mendagri, Menlu, Menteri Keuangan, Menhub, Menperin, Mendag, Menteri ESDM, Menteri PUPR, Menteri BUMN, Menristek Dikti, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menkop dan UKM, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, Kepala Bakamla, Kepala BKPM, Kepala BNPP, Kepala BPOM, para gubernur, dan para bupati/walikota.
Kepada para pejabat di atas, Presiden menginstruksikan untuk mengambil angkah-langkah yang diperlukan secara terkoordinasi dan terintegrasi sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing Kementerian/Lembaga untuk melakukan percepatan pembangunan industri perikanan nasional.

Langkah-langkah itu adalah:
a.Peningkatan produksi perikanan tangkap, budidaya, dan pengolahan hasil perikanan;
b.Perbaikan distribusi dan logistik hasil perikanan dan penguatan daya saing;
c.Percepatan penataan pengelolaan ruang laut dan pemetaan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) sesuai dengan daya dukung dan sumber daya ikan dan pengawasan sumber daya perikanan;
d.Penyediaan sarana dan prasarana dasar dan pendukung industri perikanan nasional;
e.Percepatan peningkatan jumlah dan kompetensi sumber daya manusia, inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi ramah lingkungan bidang perikanan;
f.Percepatan pelayanan perizinan di bidang industri perikanan nasional;
g.penyusunan rencana aksi percepatan pembangunan industri perikanan nasional.

Menteri Kelautan dan Perikanan
Mengevaluasi peraturan perundang-undangan yang menghambat pengembangan perikanan tangkap, budidaya, pengolahan, pemasaran dalam negeri, ekspor hasil perikanan, dan tambak garam nasional.
Menteri Kelautan dan Perikanan
Menyusun roadmap industri perikanan nasional, penetapan lokasi, dan masterplan kawasan industri perikanan nasional sebagai proyek strategis nasional.
Menteri Perhubungan
1.Presiden menginstruksikan untuk evaluasi peraturan perundang-undangan yang menghambat pengembangan industri perikanan nasional
2.Penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung pengembangan industri perikanan; serta peningkatan transportasi bahan baku industri perikanan, baik darat dan laut untuk koneksitas antar pulau-pulau kecil terluar dan terisolasi.
Menteri Perindustrian
Mengevaluasi peraturan perundang-undangan yang menghambat pengembangan industri perikanan nasional, percepatan pembangunan industri nonproduk pangan berbahan baku ikan dan rumput laut; dan percepatan pembangunan industri bahan penolong untuk kebutuhan industri perikanan nasional.

Menteri Perdagangan
1.Meningkatan dan memperluasan pasar di luar negeri untuk produk perikanan nasionall
2.Pemberian fasilitas dan kemudahan akses bagi pengekspor produk perikanan nasional dan pengimpor, alat dan mesin perikanan, dan bahan penunjang industri pengolahan
3.Penyempurnaan regulasi ekspor dan impor yang berkaitan industri perikanan nasional.
Menteri ESDM
1.Penjaminan ketersediaan pasokan energi terutama listrik untuk sistem rantai dingin dan industri pengolahan hasil perikanan
2.Penyediaan energi alternatif, untuk pasokan listrik di daerah-daerah terpencil yang menjadi kawasan pengembangan industri perikanan nasional terutama skala kecil dan menengah,
3.Penjaminan ketersediaan bahan bakar minyak di sentra perikanan.
Menteri Keuangan
1.Menyediakan skema pembiayaan khusus dalam pembangunan industri perikanan nasionall
2.Pengenaan pajak ekspor bahan baku mentah
3.Penambahan penyertaan modal negara pada BUMN bidang Perikanan dan BUMN lainnya untuk melaksanakan kegiatan usaha industri perikanan nasional,
4.Pemberian dukungan terhadap operasional kegiatan industri perikanan nasional yang bersifat rintisan dalam bentuk public service obligation (PSO).

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)
Membangun sarana dan prasarana pendukung industri perikanan nasional, terutama pelabuhan perikanan, prasarana budidaya, penyediaan air bersih, perumahan nelayan, dan peningkatan aksesibiltas sentra perikanan ke pusat perdagangan setempat.
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
Meningkatkan kemampuan Badan Usaha Milik Negara bidang perikanan untuk pengembangan kegiatan penangkapan, pembudidayaan, pengolahan, dan pemasaran ikan.
Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Percepatan pembentukan dan pembinaan kelembagaan nelayan, pembudidayaan ikan, pengolah dan pemasar hasil perikanan, dan petambak garam nasional, termasuk akses dukungan permodalan.

Menteri Dalam Negeri
Mengoordinasikan para Gubernur dan Bupati/Walikota untuk melakukan dukungan dalam rangka:
a.Pemetaan lokasi-lokasi industri perikanan nasional di daerah;
b.Pengadaan lahan industri perikanan nasional di daerah;
c.Penyediaan dukungan data kepemilikan kapal penangkap dan pengangkut ikan untuk kemudahan evaluasi dan percepatan penerbitan izin penangkapan, pengangkutan, dan pemasokan ikan;
d.Pengawasan terhadap perizinan dan pelaksanaan pembangunan industri perikanan nasional.
Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kapolri, Jaksa Agung dan Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla)
Memberikan dukungan dalam bidang keamanan sumber daya kelautan dan perikanan nasional.
Kepala BKPM
1.Koordinasi guna penyederhanaan dan pendelegasian kewenangan perizinan/nonperizinan dalam rangka peningkatan pelayanan terpadu satu pintu;
2.Koordinasi promosi investasi dan pemasaran proyek-proyek strategis nasional di sektor kelautan dan perikanan.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman
1.Mengoordinasikan dan menyinergikan kebijakan pelaksanaan dan pengawasan kegiatan pembangunan perikanan nasional sebagaimana dimaksud;
2.Mengoordinasikan penyusunan Peraturan Presiden untuk rencana aksi percepatan pembangunan industri perikanan nasional.
3.Berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) menyampaikan laporan pelaksanaan Instruksi Presiden ini paling sedikit sekali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Presiden.
“Melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh tanggung jawab,” bunyi diktum KELIMA Inpres tersebut yang ditujukan kepada para pejabat di atas.
Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2016 itu mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan, yaitu 22 Agustus 2016 oleh Presiden Joko Widodo.

Industri Perikanan Ditarget Tumbuh 13% Hingga 2019
Bisnis.com, JAKARTA – Penguatan sektor maritim yang dicanangkan Presiden Joko Widodo banyak diimplementasikan ke dalam berbagai cara.
Salah satunya adalah peningkatan industri perikanan yang ditargetkan tumbuh 13% sampai dengan 2019.
Dirjen Industri Agro Kementerian Perindustrian Panggah Susanto menyatakan target tersebut diharapkan dapat tercapai dengan kontribusi pertumbuhan pada sisi industri pengolahan udang dan ikan, serta industri pengalengan ikan.
“Khususnya diharapkan dapat ditingkatkan pertumbuhan dari hasil ikan segar, karena dari ikan segar inilah yang mempunyai nilai tambah tinggi,” ujarnya di Jakarta, Jumat (19/1/2018).

Panggah menyebut, untuk produksi ikan beku, saat ini kapasitas produksi telah mencapai 975.000 ton dengan pemenuhan bahan baku 406.631 ton pada 2014, 353.592 ton pada 2015 dan 372.686 ton pada 2016.
Kapasitas produksi terbesar disumbang produksi udang beku sebanyak 500.500 ton dengan pemenuhan bahan baku 337.379 ton pada 2014, lalu 293.373 pada 2015, dan 314.789 pada 2016.
“Target tersebut disusun guna mendukung pertumbuhan ekonomi nasional,” terangnya.
Sementara itu, dari sisi industri pengalengan ikan, jenis sardine dalam kaleng ditargetkan dapat tumbuh paling tinggi dengan 22%, disusul kemudian tuna atau cakalang dengan 13% dan ikan makarel dengan 6%.
Adapun, produksi ikan dalam kaleng pada 2017 lalu diperkirakan sebesar 146.000 ton untuk tuna atau cakalang, 89.700 ton untuk sardine, dan 34.000 ton untuk makarel.

Jokowi: Industri Ikan Modern Harus Ada Tahun Depan
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo menunggu realisasi sentra industri pengolahan ikan yang modern. Realisasi sentra industri ini dilakukan sebagai upaya percepatan pembangunan industri perikanan di dalam negeri.
Jokowi menyatakan sudah meminta kepada Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti agar ada sentra industri perikanan yang betul-betul modern paling lambat tahun depan. “Dan sudah disanggupi Menteri KKP. Saya tunggu tahun depan," katanya saat membuka rapat terbatas soal perikanan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 13 September 2016.
Dalam rapat tersebut, Jokowi meminta Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Kementerian Kelautan untuk mengambil langkah-langkah percepatan untuk membangun industri perikanan. Bahkan Jokowi memerintahkan agar menteri tak sungkan-sungkan memangkas aturan-aturan yang ruwet dan menghambat investasi.
Untuk masuk di industri perikanan, Jokowi mengatakan, pemerintah harus memastikan infrastruktur pendukung harus betul-betul disiapkan. Ini mulai dari pasokan bahan baku perikanan, infrastruktur jalan ke pelabuhan, listrik, hingga ketersediaan lahan bagi industri pengolahan ikan. "Kami ingin sektor perikanan dan kelautan jadi motor penggerak ekonomi," kata Jokowi.

Jokowi menyebut, saat ini kontribusi sektor kelautan terhadap PDB masih di bawah 30 persen. Padahal, dua per tiga luas wilayah Indonesia adalah laut. "Saya kira banyak potensi laut dan perikanan yang belum bisa kita manfaatkan secara maksimal," tuturnya.
Lebih jauh Jokowi mengatakan penanganan pencurian ikan yang dilakukan Kementerian Kelautan sejauh ini sudah mulai menunjukan hasil. Hal ini terbukti dengan stok ikan laut yang terus meningkat.
Kondisi ini, menurut Jokowi, harus terus dimanfaatkan, selain untuk kesejahteraan nelayan, juga untuk memenuhi kebutuhan konsumsi lokal. Selain itu, hasil positif ini juga diharapkan bisa mendatangkan devisa lewat ekspor.
Bersamaan dengan kinerja pemberantasan illegal fishing, Jokowi berharap industri pengolahan ikan, industri pengalengan, industri perikanan untuk mulai dikembangkan dan diperbaiki. Upaya itu juga dilakukan untuk menyerap tenaga kerja.
Sektor perikanan dan kelauatan ini memang sangat dihgarapkan bisa memberi dukungan pertumbuhan ekonomi, selain sektor pariwisata. "Kerugian akibat kelebihan tangkapan oleh nelayan dan panen ikan dari peternak harus kita hindari, karena itu, industri perikanan sangat dibutuhkan," ucap Jokowi.
Ratas soal industri perikanan ini dihadiri antara lain oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Perindustrian Airlangga Hartanto, Mensesneg Pratikno.

KKP Diminta Segera Atasi Penurunan Ekspor Ikan Tuna
REPUBLIKA.CO.ID, BALI -- Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Partai Golkar, AA Bagus Adhi Mahendra Putra, meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk segera menyikapi penurunan ekspor ikan tuna yang sudah mencapai 25 persen. Menurutnya penurunan tersebut tergolong signifikan terhitung sejak 2014.
"Terkait ekspor ikan tuna ini, KKP harus benar-benar serius menyikapi. Karena penurunan ini sangat drastis dari 2014 sampai 2017, ini di kisaran 25 persen dari data yang saya dapatkan, datanya valid, dan ini perlu disikapi segera," kata dia dalam kunjungan kerja reses bersama anggota komisi IV lainnya di Bali, Senin (19/2).

Adhi memaparkan, penurunan tersebut terjadi tidak sepenuhnya disebabkan transhipment atau bongkar muat kapal di tengah laut. Tapi juga dikarenakan cuaca yang tak menentu, dan adanya perubahan alat tangkap yang digunakan nelayan.
Meski begitu, transhipment memberikan pengaruh yang besar. Karena itu, KKP juga perlu melakukan penelitian yang tepat sasaran, jelas dan berguna untuk daerah penghasil ikan tuna khususnya Bali.
"Yang paling banyak terjadi itu disebabkan oleh transhipment. Ini harus disikapi, yang jelas saya mendorong KKP untuk melaksanakan penelitian yang tepat, pantas dan berguna untuk Bali terkait dengan transhipmnet ini," kata Anggota DPR Dapil Bali ini.

Kendala Lelang Online di Indonesia